2010-9-21 · (3) Dalam peraturan Pemerintah akan ditetapkan hal-hal yang dikecualikan termaksud dalam ayat (2) beserta syarat-syarat untuk menjaga kesehatan dan kesusilaan buruh wanita itu. Pasal 8. (1) Orang wanita tidak boleh menjalankan pekerjaan di dalam tambang,
Baca selengkapnya7. Pengaturan Pedoman, Prosedur Kerja dan Aturan Kerja Secara umum kebijaksanaan pengaturan di bidang pedoman, prosedur, dan aturan kerja adalah sebagai berikut : a. Setiap pimpinan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan kerja masing-masing maupun dengan pihak lain. b.
Baca selengkapnyapekerjaan tersebut dalam pasal 24 membuat peraturan yang disebut "Peraturan-Daerah" ditambah dengan tingkatan dan nama daerah. (2) Dalam Peraturan daerah tidak diperkenankan diatur sesuatu yang telah diatur dalam Undang-undang atau Peraturan
Baca selengkapnya2020-11-20 · Aturan-aturan ini akan membantu anak setelah mereka dewasa dan meninggalkan rumah, namun peraturan ini juga butuh waktu agar mereka bisa mematuhi semua aturan ini. Pekerjaan sekolah membuat anak mengambil tanggung jawab dan tetap termotivasi, sementara yang lain membutuhkan sedikit tambahan.
Baca selengkapnya2017-11-16 · 10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Baca selengkapnya2017-7-6 · 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
Baca selengkapnya2020-11-20 · PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2009 TENTANG PEKERJAAN KEFARMASIAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan
Baca selengkapnyaPeserta mengetahui peraturan perundangan dan persyaratan lainnya terkait pelaksanaan K3. Tujuan Khusus: Peserta dapat mematuhi dan menjalankan peraturan perundangan dan persyaratan lainnya terkait K3 dengan baik.
Baca selengkapnya2021-5-20 · Sejumlah aturan ketenagakerjaan mengalami perubahan, salah satunya yakni mengenai pekerja outsourcing atau alih daya. Hal tersebut tercantum dalam peraturan turunan UU Ciptaker, yaitu PP No 35 Tahun 2021. Apa saja ketentuan seputar pekerja
Baca selengkapnya2021-3-31 · "Sudah jelas aturan mengenai pekerjaan bagi penyandang disabilitas yang dibuat oleh pemerintah, yaitu terlihat dengan adanya Undang-undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas pada bagian keempat mengenai Pekerjaan, Kewirausahaan, dan
Baca selengkapnya2021-6-19 · Peraturan/Kebijakan di Bidang Pengadaan Barang/Jasa ASN yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Pranata dan Analis Pengelola Keuangan APBN paling lama 3 (tiga) tahun harus mengikuti dan lulus pelatihan fungsional di bidang Pengelolaan Keuangan APBN. pelatihan fungsional di bidang Pengelolaan Keuangan APBN.
Baca selengkapnyaPermen PUPR No. 17/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/Prt/M/2008 Tentang Pedoman Teknis, Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, Dan Pengalihan Hak Atas
Baca selengkapnya2021-8-5 · PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN Aturan Hukum Oleh Tim Yuridis.id On Kamis, 5 …
Baca selengkapnya2017-2-23 · Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan ... menjalankan seluruh proses dalam manajemen TIK. 9. Pendekatan dan Road map Implementasi adalah pola pendekatan yang digunakan ...
Baca selengkapnyaYang dimaksud dengan menjalankan kewajiban ibadah menurut agamanya adalah melaksanakan kewajiban ibadah menurut agamanya yang telah diatur dengan peraturan perundang-undangan. Hal serupa juga diatur dalam Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (" PP Pengupahan "), yaitu pengusaha diwajibkan untuk tetap membayar upah Anda .
Baca selengkapnyaSanksi Pidana, dapat berupa denda, kurungan, dan penjara. Di Indonesia, persoalan ketenagakerjaan memang telah diatur didalam Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Pelanggaran atas Undang-undang tersebut dapat dikenai sanksi yang berbeda, sesuai dengan Pasal yang dilanggar.
Baca selengkapnya2020-6-16 · memperlambat pekerjaan. 24. Penutupan perusahaan (lock out) adalah tindakan pengusaha untuk menolak pekerja/buruh seluruhnya atau sebagian untuk menjalankan pekerjaan. 25. Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu
Baca selengkapnyaPERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2009 TENTANG PEKERJAAN KEFARMASIAN. Menimbang. : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pekerjaan Kefarmasian; Mengingat.
Baca selengkapnya2020-2-12 · Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 276) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat ...
Baca selengkapnya2018-12-6 · III. Biaya Penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang Pekerjaan III.1.Umum Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2014 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi
Baca selengkapnya2014-8-20 · peraturan khusus tentang kedudukan dan gaji pegawai pekerja negeri. Pasal 2. (1) Dengan mencabut maklumat Kementrian Sosial No. 17 tanggal 25 April 1946, aturan tersebut dalam Undang-undang Kerja tahun 1948 pasal 15 ayat (2) berlaku buat
Baca selengkapnya2021-2-21 · Merdeka - Pemerintah telah mengeluarkan 45 Peraturan Pemerintah (PP) dan 4 Peraturan Presiden (Perpres) sebagai aturan pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah diundangkan. Salah satunya yaitu terkait Peraturan Pemerintah Nomor 35/2021 tentang perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya, waktu kerja, istirahat ...
Baca selengkapnya2020-10-8 · 6 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER.08/MEN/VII/2010 TENTANG ALAT PELINDUNG DIRI FUNGSI DAN JENIS ALAT PELINDUNG DIRI 1. Alat pelindung kepala
Baca selengkapnya2018-7-1 · Etika Bisnis menjadi standar dan pedoman bagi seluruh karyawan termasuk manajemen untuk menjadikannya sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerjaan yang dilandasi moral. Sama halnya dengan etika profesi tidak jauh berbeda keduanya diperlukan dalam sebuah peusahaan, etika profesi berkaitan dengan bidang pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang ...
Baca selengkapnya2018-3-5 · 10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum; 11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2010 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis diNomor 09
Baca selengkapnya-2 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956)
Baca selengkapnya2017-10-18 · Yang dimaksud dengan menjalankan kewajiban ibadah menurut agamanya adalah melaksanakan kewajiban ibadah menurut agamanya yang telah diatur dengan peraturan perundang-undangan. Hal serupa juga diatur dalam Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (" PP Pengupahan "), yaitu pengusaha diwajibkan untuk tetap membayar upah Anda .
Baca selengkapnya2005-4-14 · Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa untuk menunjang pembentukan peraturan perundang-undangan, diperlukan peran tenaga perancang peraturan perundang-undangan sebagai tenaga fungsional yang berkualitas yang mempunyai tugas menyiapkan, mengolah, dan merumuskan rancangan peraturan …
Baca selengkapnyaPeraturan Pemerintah (PP) NO. 37, LN.2021/No.47, TLN No.6649, jdih.setkab.go.id : 26 hlm. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 dan Pasal 185 huruf b UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang ...
Baca selengkapnya2020-6-2 · Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi ... dan/atau lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia- 7 ...
Baca selengkapnya2021-2-17 · Sehingga PP 14/2021 ini merupakan perubahan dari PP 22/2020. PP ini sekaligus merupakan payung hukum turunan yang mengatur pelaksanaan teknis UU Cipta Kerja. Peraturan dalam PP No 14 Tahun 2021 ini berlaku di seluruh pekerjaan konstruksi di Indonesia, baik yang dilaksanakan melalui sektor pemerintah, swasta maupun usaha perorangan.
Baca selengkapnya2020-1-13 · PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 29/PRT/M/2006 TENTANG PEDOMAN PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PEKERJAAN UMUM, Menimbang : bahwa untuk
Baca selengkapnya